close

HOME // Opini

Hasil Survey Lakpesdam NU Atas Dampak Covid-19 di Mojokerto Yang Mengejutkan

   Pada: April 28, 2020

Pandemi covid-19 telah memasuki bulan kedua. Selama memasuki bulan kedua ini sudah ada 8607 kasus  dengan total dunia hampir 3 juta kasus sampai tanggal 26 april. Prediksi para ahli epidemik dan biologi molekuler menyatakan bahwa puncak pandemi terjadi pada bulan mei. Dan kita perlu bersiap-siap untuk menghadapi skenario terburuk.

Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Kabupaten Mojokerto yang menjadi bagian dari Gugus Tugas Peduli Covid19 PCNU Kabupaten Mojokerto, melakukan jajak pendapat terhadap warga Kabupaten Mojokerto pada 16-21 April 2020. Dari hasil survey online itu, Mi’rojul Huda, Ketua Pimpinan Cabang Lakpesdam menyatakan dari 527 responden yang berasal dari 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto, sebanyak 90 persen lebih, telah menerapkan PHBS untuk mencegah penyebaran virus korona. Rutin Cuci tangan memakai sabun (95,5%), menjaga jarak (91,7%), dan memakai masker sudah mulai menjadi kebiasaan (92,1%).

Meskipun demikian, bersalaman yang juga menjadi salah satu saluran penyebaran virus, masih kerap dilakukan. Aktifitas berjabat tangan ini tampaknya masih sulit dihindari karena mungkin telah menjadi budaya, dan dianggap tidak sopan jika tidak bersalaman dalam momen-momen tertentu. Sekitar 40 persen warga masih melakukan jabat tangan ketika bertemu orang lain.

Hasil yang sama juga terjadi pada perilaku warga yang masih menyentuh wajah ketika tidak yakin tangannya bersih, sekitar 40,4 persen warga masih menyentuh wajahnya meski belum cuci tangan maupun memakai hand sanitizer. Padahal menyentuh wajah dengan kondisi tangan yang tidak bersih, sesuai petunjuk WHO menjadi salah satu sarana penularan utama virus tersebut. Sementara, penggunaan hand sanitizer sebagai ganti cuci tangan dengan sabun, yang lebih fleksibel dibawa saat di luar rumah, juga masih rendah, yakni hanya sekitar 54,4 persen saja.

Mirojul Huda juga menambahkan bahwa dampak pandemi juga berpengaruh pada sektor ekonomi terutama ekonomi masyarakat.  Sebanyak 53,5 persen warga mengaku penghasilannya semakin memburuk, sementara sebanyak 49,5 persen warga juga mengaku pengeluarannya meningkat selama pandemi berlangsung. Hal ini sesuai dengan prediksi pemerintah yang memproyeksikan skenario terburuk, akan ada tambahan 3,78 juta orang miskin, dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang. Hal ini kemungkinan dipicu oleh berkurangnya jam kerja, atau banyaknya pekerja swasta yang di rumahkan sementara, atau pekerjaan sektor informal seperti PKL, warung kopi, warung nasi, kantin sekolah, pedagan keliling, yang mulai merasakan dampak kebijakan work from home atau stay at home.

Adanya call center covid Kab. Mojokerto juga belum banyak dimaksimalkan. Hal ini terlihat dari rendahnya pengetahuan warga tentang adanya call center covid. Sebanyak 69 persen warga tidak tahu adanya call center. Idealnya keberadaan call center harus tersosialisasikan dengan baik. Karena, meskipun berada dibalik layar, keberadaan call center merupakan garda terdepan dalam melayani warga. Call center mampu memberikan jawaban dan solusi untuk meredam kepanikan  serta kegelisahan warga.

Warga sangat percaya terhadap kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten. Ini terlihat dari tingginya angka keyakinan masyarakat bahwa pemerintah mampu menangani wabah covid-19, yaitu mencapai  79,1 persen. Sedangkan untuk kepuasan kinerja pemerintah pusat dalam penanganan covid sebesar  67 persen dan kepuasan pemerintah kabupaten sebesar 60 persen. Hal ini perlu menjadi dorongan bagi pemerintah untuk bekerja secara serius dalam menangani wabah ini. Hak tertinggi manusia adalah hak untuk hidup. Oleh karena itu negara harus hadir di tengah-tengah warga yang dilanda pandemi. Tidak hanya dalam upaya preventif maupun kuratif dalam penanganan pandemi, tetapi juga menjamin kebutuhan pokok warga.

Dari hasil kajian ini, Zamroni Umar selaku ketua satgas Covid 19 NU MOJOKERTO PEDULI PCNU Kabupaten Mojokerto merekomendasikan beberapa hal: 1) Sosialisasi  dan edukasi terkait PHBS, terutama terkait jaga jarak, jabat tangan dan penggunaan hand sanitizer di luar rumah harus terus dimaksimalkan. 2) Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan jaringannya yang ada hingga ke tingkat desa, harus melakukan edukasi ini terus menerus sambil menyiapkan sejumlah hal, seperti masker dan hand sanitizer untuk warga. 3) Terkait stimulus atau penanggulangan dampak covid19 terhadap warga terdampak yang dirupakan dalam bentuk batuan, baik bantuan langsung tunai (BLT) maupun bentuk lainnya, seperti pembagian sembako, diharapkan pemerintah Kabupaten Mojokerto terbuka untuk memberikan data penerima bantuan agar penyaluran bantuan tepat sasaran. 4) Menyerukan kepada seluruh lembaga dan instansi pemerintah dan swasta untuk bersama-sama pemerintah transparan dalam memberikan bantuan, agar tidak terjadi saling tumpang tindih bantuan yang diberikan. 5) Kepada seluruh warga Kabupaten Mojokerto agar meningkatkan gotong royong di lingkungannya masing-masing, terutama untuk warga miskin maupun warga yang terdampak ekonominya akibat dampak pandemi ini. warga diharapkan meningkatkan rasa solidaritas diantara sesamanya, karena jika hanya mengandalkan pemerintah, tidak akan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat terdampak. 6)Mendorong semua pihak untuk transparan terkait data pantauan covid-19, terutama di Kab. Mojokerto. Serta meminta masyarakat untuk jujur jika memiliki gejala mirip covid-19, terutama bagi masyarakat yang dari wilayah-wilayah pandemi covid-19. Pemerintah perlu memaksimalkan call center covid-19 sebagai salah satu cara untuk hadir dan menjawab kegelisahan masyarakat. 7) Memaksimalkan tugas dan fungsi satuan tugas covid di tingkat desa untuk melakukan edukasi, pengawasan, serta pemberian informasi terkait gejala covid dan langkah-langkah penanganannya.


Sudah dibaca : 534 Kali
 


Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.