Lemahnya Upaya Penanggulangan Bencana di Mojokerto

“Setiap tanggal 26 April, diperingati sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN). Berbagai kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas masyarakat terhadap bencana, dihimbau untuk dilakukan.”

 

Masih belum hilang dalam ingatan, 18 Januari lalu, wilayah Kabupaten Mojokerto mendapati kejadian bencana di banyak titik.  Bencana banjir, tanah longsor, hingga banjir bandang dan luapan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Mojokerto. Setidaknya 23 desa yang tersebar di delapan kecamatan tertimpa berbagai macam bencana dalam waktu yang bersamaan.

Meski demikian, kita masih patut bersukur, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Meski ada satu orang yang hampir saja menjadi korban terseret banjir abndang di dusun Watusari Desa Jedong Kecamatan Ngoro. Legini, isteri Abd. Rozak. Beruntung sang suami sigap memegang tangan isterinya lantas berpegangan pada sebuah pohon di sebelah rumahnya.

Upaya-upaya penanggulangan bencana (PB) di Kabupaten Mojokerto, menjadi kewajiban semua pihak. Dalam logo BNPB ada segitiga biru yang melambangkan keterlibatan pihak dalam PB. Yakni pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Tiga pilar ini diharuskan sinergi dalam upaya penanggulangan bencana. Secara spesifik, tiga pilar tersebut kemudian ditambah lagi dua pilar, yakni media massa dan para pakar kebencanaan. Dua pilar tambahan ini sebagaimana penyampaian kepala BNPB, diharapkan akan semakin baiknya upaya-upaya penanggulangan bencana.

Menitik pada perkembangan PB sedikitnya lima tahun terakhir di Kabupaten Mojokerto, ada beberapa catatan yang perlu tersampaikan dalam tulisan ini.

Pertama, paradigma PB yang masih berorientasi pada upaya-upaya saat terjadi bencana (tanggap darurat). Seperti upaya evakuasi, melengkapi fasilitas evakuasi dan lain-lain. Sebagian masyarakat (mungkin juga termasuk aktivis kebencanaan bahkan personil yang berwenang mengurusi kebencanaan) masih nampak pola pikirnya bahwa  upaya PB adalah upaya-upaya saat tanggap darurat.

Paradigma ini masih nampak kental dalam masyarakat kita. Segala potensi dikerahkan untuk tanggap darurat, seperti pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana alam, serta pendampingan sosial, bantuan medis dan pemulihan kehidupan dan penghidupan.

Siklus bencana sedikitnya terbagi pada tiga bagian. Pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Upaya-upaya dalam ketiga bagian ini sama-sama penting. Namun saat tidak terjadi bencana ternyata banyak yang bisa dilakukan. Dan fase ini menjadi perhatian khusus pemerintah. Dengan diundangkannya UU 24 th 2007 paradigma PB yang konvesional diupayakan berkembang ke pandangan yang lebih progressif yang melihat bahwa PB sebagai bagian dari pembangunan dan bencana adalah masalah yang tidak berhenti. Oleh karena itu PB tidak dapat dilepaskan dari masalah pembangungan sehingga upaya yang dilakukan adalah mengintegrasikan program pembangunan dengan PB.

Berdasarkan pandangan ini paradigma yang berkembang,  seharusnya upaya PB lebih memprioritaskan pada issu-issu mitigasi dimana fokus PB diarahkan pada kesiapan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan yang terjadi akibat adanya kejadian alam.

Secara tehnis, paradigma ini memandang bahwa upaya penanggulangan bencana lebih diarahkan kepada identifikasi daerah rawan bencana, mengenali pola yang menimbulkan kerawanan serta melakukan kegiatan mitigasi yang bersifat struktural seperti membangun konstruksi (rumah, bangunan, dam, tanggul dll) maupun non struktural seperti penataan ruang termasuk tata guna lahan, standar bangunan. Tak kalah penting juga adalah pengetahuan dan kapasitas masyarakat (terurtama) yang tinggal di daerah rawan bencana, harus terus ditingkatkan.

Upaya-upaya pengurangan risiko bencana menjadi hal mutlak dilakukan, terutama saat-saat tidak terjadi bencana.  Upaya pengurangan risiko bencana bisa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, (upaya non struktural) serta bisa dengan pembangunan infra struktur yang lebih menjamin berkurangnya risiko bencana (upaya struktural).

Kedua, upaya-upaya PB yang ada di wilayah kabupaten Mojokerto, lebih mengedepankan upaya struktural dibanding upaya non struktural. Pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan, lebih bervokus pada pembangunan fisik. Area-area rawan bencana menjadi vokus pembangunan, seperti di sungai Sadar dan lainnya.

Upaya struktural ini menurut hemat penulis, masih tidak sebanding dengan upaya-upaya pengurangan risiko bencana non struktural. Pemerintah melalui BPBD masih belum maksimal melakukan upaya-upaya PB non struktural. Kita bisa lihat apa saja yang sudah dilakukan oleh BPBD kab. Mojokerto untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya mengurangi risiko bencana?

Dalam Peraturan Kepala BNPB no 1 th 2012 tentang Desa Tangguh Bencana, ada kriteria-kriteria yang bisa diraih melalui program-program yang sebenarnya sangat bisa direncanakan dan direalisasikan oleh BPBD. Namun upaya ini tidak banyak dilakukan oleh BPBD. Pernah beberapa tahun yang lalu, penulis menyaksikan sebuah kegiatan tentang pendirian destana yang diprakarsai oleh BPBD di sebuah desa di Kecamatan Dawarblandong.

Kegiatan itu hanya berlangsung sekitar 3 jam. Berisi ceramah dan sedikit tanya jawab. Pesertanya adalah perwakilan tokoh masyarakat termasuk Linmas desa setempat.

Sepulang dari kegiatan ini, beberapa waktu kemudian muncul klaim bahwa BPBD sudah memprakarsai berdirinya desa tangguh bencana di desa tersebut. Dari singkatnya kegiatan ditambah tidak adanya rencana tindak lanjut yang simultan, kita layak bertanya bagaimana dengan kriteria destana yang disyaratkan dalam Perka di atas?

Pada kasus lain, tahun lalu sebuah desa di kecamatan pacet tepartnya di desa Kemiri di dusun Mrase. Desa ini sudah diklaim sebagai destana dengan tingkat pratama. Bahkan dalam lomba Destana se Jawa Timur, desa ini memperoleh penghargaan. Ini adalah sebuah prestasi?

Layak kita kaji ulang proses lomba destana tersebut. Sependek pengetahuan penulis, lomba destana diadakan oleh BPBD Jatim. Jumlah peserta sudah ditentukan sebelumnya, dengan jumlah desa yang terbatas. Penilaian pun dilakukan oleh pihak BPBD Jatim. Dan ternyata hasilnya adalah semua peserta lomba destana memperoleh penghargaan dengan perbedaan jenis dan bidang. Kebetulan penulis saat itu terlibat dalam upaya mempersiapkan sebuah desa untuk mengikuti lomba yang sama di kabupaten lain. Hal demikin bukan berarti penulis beranggapan kegiatan itu tidak positif. Namun upaya peningjatan kapasitas masyarakat sebagai upaya pengurangan risiko bencana hendaknya dilakukan secara sistematis dan terukur.

Selebihnya Pemerintah KABUPATEN Mojokerto melalui BPBD, juga mengupayakan terwujudnya destana-destana lain. Dengan dibantu pihak luar, menurut kabar, telah terwujud 3 destana dengan tingkat utama. Semoga saja 3 destana ini benar-benar memiliki kriteria yang disyaratkan dalam Perka no 1 th 2012 tersebut.

Ketiga, dalam berbagai operasi tanggap darurat (saat terjadi bencana) kita menyadari dan memahami bahwa BPBD adalah sebagai kordinator operasi. Namun dalam realitas di kabupaten Mojokerto, upaya-upaya PB saat terjadi bencana ada kesan operasi yang dilakukan jauh dari ideal. Masing-masing yang melibatkan diri dalam operasi, berjalan sendiri sendiri. Hal ini bisa dilihat saat terjadi bencana, tidak ada struktur operasi yang jelas. Entah jika memang sudah ada namun struktur ini hanya internal BPBD yang mengetahui.

Berdasar pengalaman yang ada, banyak institusi relawan PB di Mojokerto yang berjalan sendiri-sendiri tanpa kordinasi dengan BPBD. Atau institusi relawan sudah kordinasi satu sama lain, namun pihak BPBD kurang mencoba terbuka dengan institusi relawan mojokerto.

Saat ada kejadian bencana, ada kesan masing-masing institusi saling berlomba untuk assesment datang ke lokasi bencana kemudian melaporkan kondisi mutakhir ke isntitusinya masing-masing. Disaat yang di lokasi membutuhkan sesuatu dan pihak isntitusinya tidak bisa memeuhi, barulah mengkordinasikan kepada pihak BPBD. Sering kali juga laporan kebutuhan mendesak ini tidak langsung direspon. Alasannya menunggu keputusan atasan.

Pengalaman-pengalaman demikian menunjukkan masih lemahnya kordinasi penanganan bencana sehingga langkah-langkah penanganan sering kali terlambat dilakukan.

Lantas kita harus bagaimana?

Pada persoalan pertama, tentang paradigma PB sebenarnya sudah ada kesepakatan internasional melalui Kerangka Aksi Hygo 2005-2015 yang diadopsi oleh Konferensi Dunia untuk Pengurangan Bencana atau yang dikenal dengan World Conference on Disaster Reduction (WCDR). WCDR ini ditandatangani oleh 168 negara dan badan-badan multilateral.

Lima prioritas yang ditegaskan dalam kerangka tersebut meliputi:

 1. Meletakkan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat .

2. Mengidentifikasikan, mengkaji dan memantau resiko bencana serta menerapkan system peringatan dini.  

3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat .

4. Mengurangi faktor-faktor penyebab resiko bencana. 5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yg dilakukan lebih efektif. (UNISDR, 2005)

Pada paradigma ini, masyarakat merupakan subyek, obyek sekaligus sasaran utama upaya pengurangan risiko bencana dengan mengadopsi dan memperhatikan kearifan lokal  dan pengetahuan tradisional  yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

Perubahan paradigma tersebut membawa perubahan dalam pengelolaan bencana yaitu:  

1. Penanggulangan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko.

 2. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah.

3. Penanggulangan bencana bukan lagi hanya urusan pemerintah tetapi juga menjadi urusan bersama masyarakat, lembaga usaha, para pakar ditambah media massa dimana pemerintah menjadi penanggung jawab utamanya. Dari peduli ke sensitivitas dan ikhtiar Perubahan pandangan dan paradigma tentang bencana dan pengelolaannya mendorong adanya pendekatan baru melalui manajemen risiko. Pendekatan ini mengharuskan setiap individu dalam masyarakat untuk memahami situasi dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman serta kapasitas yang dimiliki untuk menekan risiko seminimal mungkin.

Untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam mengurangi risiko bencana beberapa langkah dapat dilakukan melalui peningkatan :

1. Kesadaran masyarakat dalam memahami situasi lingkungan dan ancaman bahaya

2. Pemahaman tentang kerentanan dan kemampuan untuk mengukur kapasitas yang dimiliki

3. Kemampuan untuk menilai risiko yang dihadapi baik oleh individu, keluarga, dan masyarakat dilingkungannya.

 4. Kemampuan untuk merencanakan dan melakukan tindakan untuk mengurangi risiko yang dimiliki baik melalui peningkatan kapasitas dan mengurangi kerentanan .

 5. Kemampuan untuk memantau, mengevaluasi dan menjamin keberlangsungan upaya pengurangan risiko sehingga dampak bencana dapat dikurangi atau dicegah.

Pendekatan pengurangan risiko ini merupakan sebuah usaha atau ikhtiar untuk lebih sensitif dalam memahami lingkungan. Bencana tidak lagi hanya menjadi pengetahuan, peringatan dan bentuk kepedulian saat terjadinya saja, akan tetapi pengetahuan akan anacaman bencana dan kemampuan menghadapi dan mengelola bencana menjadi kegiatan yang terus menerus dilakukan. Mengutip beberapa ayat, ikhtiar dapat dianalogikan sebagai upaya mengubah nasib (QS Ar-Ra'du [13]: 11). Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, kecuali dari kaum itu sendiri." Serta usaha manusia untuk memahami lingkungan dan bersungguh-sungguh dalam setiap usahanya kea rah kebaikan. Berbuatlah (dan bergeraklah). Karena Allah, rasul, dan orang-orang beriman akan menjadi saksi atas perbuatan kita." (QS At-Taubah [9]: 105). Dan, Allah tidak akan menyia-nyiakan apa pun yang telah kita lakukan, kecuali selalu ada nilai di hadapan-Nya (QS Ali Imran [3]: 191). "Dan, mereka yang bersungguh-sungguh berbuat di jalan Allah, maka pasti Kami akan tunjukkan jalan-jalan (kebaikan)" (QS Al-Ankabut [29]: 69).

Untuk itu BPBD sangat bisa merencakan sekaligus kemudian merealisasikan program-program peningkatan kapasitas masyarakat. Melalui pendirian desa tangguh bencana, atau yang lebih baru lagi yakni melalui dunia pendidikan. Bukankah BNPB dan kementrian pendidikan sudah menyepakati tentang SPAB? (satuan pendidikan aman bencana). Bidang garap ini belum banyak disentuh oleh pemerintah dalam tataran teknis di lapangan.

Mengenai kesenjangan hubungan yang ada antar isntitusi kebencanaan di kabupaten Mojokerto, terutama antara BPBD dan isntitusi relawan, sudah selayaknya harus sesering mungkin bertemu, ngopi bareng.

Kenapa dengan ngopi bareng? Perlu diketahui bahwa tradisi para relawan Mojokerto adalah ngopi bareng. Dalam forum ngopi tersebut, sering muncul ide-ide bahkan pembagian tugas masing-masing relawan atau isntitusi relawan. Ikatan emosional demikian erat dengan seringnya bertemu dan kordinasi. Ide-ide peningkatan kapasitas relawan sering kali muncul dalam forum non formal ngopi bareng. Bahkan upaya peningkatan kapasitas juga dilakukan secara bersama dengan ngopi bareng.

Harapan besar penulis, kiranya upaya-upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Moojoerto, semua pihak bisa sinergis. Sebagai pengelola anggaran, pemerintah seyogyanya tidak berfikir asal program jalan, tanpa memperhatikan nilai-nilai dan kriteria yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi potensi lokal adalah langkah strategis dalam upaya-upaya penanggulangan bencana. Kapasitas para relawan Mojokerto insyaallah tidak kalah dengan kapasitas aktivis kebencanaan dari luar Mojokerto. Relawan Mojokerto pasti siap untuk sinergis baik dalam tanggap darurat maupun dalam mitigasi bencana.

 

Saiful Anam

Ketua LPBI NU Kab. Mojokerto

 

 

 

Saiful Anam

Ketua LPBI NU Kab. Mojokerto

 
BERITA LAINNYA