Tanggapan Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Mojokerto terkait Pro dan Kontra Hasil Munas NU

Mojokerto - Menanggapi pro dan kontra hasil Musyawaroh Nasional Alim Ulama NU tahun 2019 tentang status non Muslim dalam statusnya dalam konteks berbangsa dan bernegara di negara Indonesia yang kini tengah ramai diperbincangkan, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten, KH. Abdul Adzim Alawy berpendapat bahwa PCNU Kabupaten Mojokerto tetap satu komando menyetujui hasil Munas NU. Kiai alumni Ploso ini mendedahkan bahwa semua anak bangsa di Indonesia ini memiliki status yang sama di mata hukum dalam wilayah Indonesia,

"Jika di tinjau dari nasionalis, bahwa di Indonesia baik Muslim atau Non Muslim itu sama sama anak bangsa secara pandangan hukum negara. Dalam pandangan hukum Islam, kita punya yang namanya tasammuh. Pandangan dakwah kita bil hikmah dengan bijaksana" kata KH. Abdul Adzim Alwy saat ditemui tim NU Online Mojokerto pada sabtu sore (02/03).

Ia menambahkan, "perlu diketahui, orang Indonesia dulu tidak berani menyebut Masjid dengan sebutan Masjid, melainkan dengan menggunakan kata surau, langgar, atau musholla. Dalam ayat wama arsalnaka ila rahmtan lil 'Alamin bukan lil Muslimin,"

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, status non muslim di Indonesia adalah muwathin atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang setara sebagaimana warga negara lainnya. Oleh sebab itu, menanggapi persoalan tersebut, Kiai Adzim berharap untuk tidak menggunakan satu sudut pandang saja, sebab negara Indonesia bukan negara Islam. Karenanya tidak perlu dipaksakan untuk menggunakan kata "kafir" untuk non muslim, karena keduanya memiliki kedudukan yang berbeda.

"NU itu seksi lho, NU bikin keputusan apa selalu diplintir-plintir, itu tandanya NU berani mengambil sikap, lha sikap ini yang membuat NU semakin seksi" imbuh Kiai Adzim sambil tertawa. (Lutvi)

BERITA LAINNYA