Apakah Amil Zakat harus orang atau lembaga yang ditunjuk Negara?
Pertanyaan 
 
Apakah amil zakat bisa dibuat dan didirikan oleh siapa saja seperti ta’mir masjid, pengurus musholla, pengurus Karang taruna,atau guru guru yang ada di lembaga pendidikan, tanpa ada pengangkatan atau SK dari hakim/imam/pemerintah?
 
Uraian Jawaban
 
Dalam perspektif hukum syara’, kewenangan (al-wilayah) dalam bernegara itu terbagi menjadi dua yakni, 1) kewenangan secara menyeluruh (baik keagamaan atau keduniaan) dalam suatu negara, yakni seseorang yang mempunyai kewenangan seperti ini di sebut Imam. 2) Kewenangan terbatas (khos), yakni seseorang yang mempunyai kewenangan seperti ini disebut dengan naib al-imam, wazir dan al-qadli.
  
Negara kita (NKRI), adalah negara demokrasi yang menganut sistem presidentil. Pada prinsipnya, kekuasaan tertinggi dalam demokrasi adalah rakyat. Yang tidak ada kekuasaan absolut sebagaimana sistem khilafah, daulah atau imamah. Kekuasaan dalam sistem demokrasi terbagi menjadi 3, yakni ; 1) legislatif (pembuat aturan dan pengawasan pemerintahan), 2) eksekutif (pelaksana pemerintahan/merencanakan dan melaksanakan kebijakan) dan 3) yudikatif (hukum).
 
Pemegang kekuasan terbesar dan langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah eksekutif. Dan kekuasaan tertinggi dalam eksekutif adalah presiden, yang menjadi perwujudan kekuasaan rakyat, karena presiden langsung diberi mandat oleh rakyat melalui pemilihan presiden. Presiden atas dasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, membuat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk lebih mengoptimalkan zakat. Dari sini maka konteks Imam adalah pemimpin tertinggi negara  yakni Presiden.
 
"Definisi imam adalah pimpinan tertinggi dalam kedaulatan (presiden). Adapun istilah imamah, khilafah dan imarotul mu’minin itu semakna. Yang dimaksud pimpinan umum adalah dalam urusan-urusan agama dan dunia (Referensi : Al-Majmu' 19/191)
 
Lalu timbul pertanyaan berikutnya, bolehkah membentuk panitia zakat tanpa ada surat pengangkatan dari imam atau na’ibul imam (dalam masalah zakat) dan bolehkan panitia tersebut menerima zakat atas nama amil?  Pada prinsipnya, fiqh memperbolehkan masyarakat untuk membuat kepanitian zakat seperti ini. Tetapi Panitia ini belum bisa disebut amil zakat karena belum memperoleh legalitas dari badan yang telah diberi kewenangan oleh presidan. Panitia seperti ini lebih tepat disebut wakil muzakki / relawan. Karena tidak bisa disebut amil zakat, maka jelas tidak boleh menerima zakat
 
"Penguasa adalah imam atau wakilnya yang mendapat izin  imam dan syarat (mandat) dari imam dalam mengambil kebijakan didalam kewenangan imam. (Hasyiyah Jamal : 10/625)
 
Wakil penguasa adalah na’ib/ wakil imam  yang diberi mandat dalam mengambil kebijakan pada urusan yang dilimpahkan (ditetapkan) kepadanya dan kerkompeten didalam urusan tersebut.
 
"Bagi muzakki boleh mewakilkan dalam mentashorrufkan zakatnya kepada imam dan sa’i (panitia relawan zakat) untuk membagikan kepada asnaf tanpa khilaf. Dan bolehnya mewakilkan kepada keduanya adalah sebatas ibadah (relawana) karena hal tersebut serupa dengan mewakiulkan dalam membayar hutang. (Al-Majmu' Syarh Muhadzab : 6/165)
 
Jika tidak boleh menerima zakat atas nama amil bagaimana solusinya? 1) Mendaftar sebagai UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada BAZ Kabupaten / Provinsi.2) Hylah ; dengan memberikan zakat kepada salah satu panitia yang termasuk ashnaf penerima zakat, untuk kemudian salah satu panitia ini membagikan kepada semua anggota panitia.
 
HASIL JAWABAN BAHTSUL MASA’IL LBM PCNU KAB MOJOKERTO
26 APRIL 2015, di  PP. AL MAABA MOJOGENENG
 
BERITA LAINNYA