Sowan KH Chusaini Ilyas, Gus Ipul Singgung SPP SMA

MOJOKERTO – Ketua PB NU H. Saifullah Yusuf hadir di tengah-tengah kalangan nahdliyin dalam peringatan Haul Ke-32 Mbah Ilyas. Dalam kesempatan itu, kehadiran Wagub Jawa Timur di Ponpes Al Misbar Dusun Karangnongko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto ini juga memberikan sambutan.

baca: Memetik Hikmah Kebangsaan dari Peringatan Haul Mbah Ilyas

Gus Ipul yang disambut langsung oleh Pengasuh Ponpes Al Misbar KH Chusaini Ilyas tersebut memberikan pencerahan akan pentingnya menghormati para kiai dan sesepuh Nahdlatul Ulama.

Baik dalam kiprahnya mengamalkan ilmu agama kepada para santri maupun saat menjadi tonggak utama dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan para penjajah.

”Semoga semua yang hadir pada Haul Mbah Ilyas ini senantiasa mendapat barakah dan manfaat dari para kiai,” ujar Gus Ipul dihadapan undangan dan ribuan pengunjung.

Gus Ipul yang hadir mengenakan kemeja putih dan bersarung juga menyinggung pendidikan formal. Salah satunya tentang kebijakan peralihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke Pemprov Jawa Timur.

’’Sudah ada standarnya lewat surat edaran Pak Gubernur. Besarannya sifatnya dinamis, hanya untuk patokan saja supaya ada ukuran yang digunakan,’’ katanya. Memang, pemprov resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur, Soekarwo terkait standar SPP SMA/SMK tahun 2017.

Besaran SPP yang ditentukan di setiap kota/kabupaten pun tidak sama. Nominal SPP di Kota Mojokerto masuk dalam grade 4 bersama Gresik, Sidoarjo dan Bojonegoro. Setiap siswa per bulan untuk jenjang SMA dibebani sebesar Rp 95 ribu, SMK jurusan nonteknik sebesar Rp 135 ribu, dan SMK jurusan teknik sebesar Rp 170 ribu.

Sedangkan Kabupaten Mojokerto berada di grade 6 bersama Kota Blitar, Kota Pasuruan dan Tuban. Yakni, siswa setiap bulan dibebani SPP sebesar Rp 85 ribu untuk SMA, Rp 120 ribu bagi SMK jurusan nonteknik, dan Rp 150 ribu siswa SMK jurusan teknik.

Dia menegaskan, sekolah masih berpeluang mengubah nominal, namun tetap dalam koridor batas yang ditentukan. Sekolah kini dituntut untuk merancang kembali rencana kegiatan anggaran sekolah (RAKS) yang sudah dibuat sejak awal tahun ajaran baru 2016/2017 agar menyesuaikan SE.

Meski tidak bersifat mutlak, namun Gus Ipul tetap meminta kepada setiap sekolah untuk tidak menarif siswa dengan SPP yang memberatkan. Besaran SPP yang dibebankan harus sesuai dengan kebutuhan siswa dalam mengikuti setiap proses belajar mengajar.

Pengembangan kualitas mutu pendidikan menurutnya harus di kedepankan. Pun demikian pula jika sekolah terpaksa meminta sumbangan non SPP, jangan sampai ada ketimpangan khususnya bagi siswa miskin.

’’Kalau toh minta sumbangan, ya usahakan kepada mereka (wali murid) yang memiliki kemampuan. Kepada yang tidak memiliki kemampuan ya harus dibantu. Kalau ada sekolah atau siswa yang tidak mampu, kalau bisa ya digratiskan,’’ pungkasnya. (zan/run/aka)

BERITA LAINNYA