Nasib Kedaulatan Pangan tanpa Sarjana Caping

Oleh: Fauzi Widodo

Jika sudah berezeki, belilah sawah. Lestarikan!

ITULAH doa dan ikhtiar bagi kedaulatan pangan. Tak harus luas, tapi membawa berkah. Sebuah pesan yang selalu tergiang dalam pikiran penulis selama ini. Sesekali cobalah bermain atau mampir ke sekolah dasar di kawasan terpencil yang mayoritas penduduknya menggantungkan dari hasil bertani.

Mintalah izin masuk ke kelas dan tanyalah satu per satu cita-cita anak-anak tersebut. Kita akan kesulitan menemukan anak yang bercita-cita sebagai petani. Bagi anak-anak tersebut, menjadi petani seperti orang tuanya adalah sebuah pilihan yang tidak akan mereka ambil.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah penduduk memutuskan bekerja di sektor pertanian terus mengalami penurun. Dari 39,22 juta jiwa pada 2013 menjadi 38,97 juta pada 2014. Tak berhenti di situ, jumlah petani terus merosot pada tahun 2015 menjadi 37,75 juta jiwa.

Usia para petani ini semakin hari semakin tua, sementara minat generasi muda hari ini untuk menjadi petani terus menurun dan bahkan dapat dikatakan tidak ada lagi. Universitas-universitas pertanian saat ini tak lagi fokus pada pertanian.

Lembaga pendidian tinggi ini lebih memilih memperluas bidang studi di luar bidang pertanian yang memang diakui lebih diminati mahasiswa baru. Hal ini berbanding lurus dengan sarjana pertanian yang semakin banyak bekerja di sektor nonpertanian.

Salah satu contohnya adalah fakultas pertanian negeri di Jawa Barat. Pada tahun 2015 lalu dari total 300 sarjana, hanya sedikit lulusan pertanian memutuskan menekuni sebagai petani.

Sebagian menganggap kuliah pertanian hanya batu loncatan untuk memperoleh gelar sarjana. Misalnya, sebagai syarat mencari kerja di bank maupun perkantoran. Padahal, seharusnya sarjana pertanian biasa mengenakan topi caping ini dengan ilmu yang diperolehnya dapat melakukan pendampingan usaha pertanian.

Dari mulai menanam hingga menjual hasil atau pengolahan pascapanen. Banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi perumahan atau perkantoran hingga jalan tol sangat berpengaruh terhadap menurunnya jumlah petani.

Data pemerintah pada tahun 2014, kemampuan pemerintah mencetak sawah lebih rendah daripada laju konversi lahan pertanian. Pemerintah hanya mampu mencetak sawah baru sebanyak 40 ribu hektare. Bandingkan dengan konversi lahan secara nasional yang pada tahun yang sama, mencapai 100 ribu hektare.

Hal ini ditambah lemahnya komitmen pemerintah daerah untuk melindungi lahan pertanian. Dengan begitu, petani yang kehilangan lahan ini mau tidak mau akan beralih ke sektor lain. Mereka yang tak memiliki keahlian selain bertani, akan kesulitan menemukan pekerjaan baru.

Pilihan yang seringkali diambilnya adalah menjadi seorang buruh tani. Dengan menyewa lahan milik orang kaya untuk digarap sebagai penghasilan utama keluarga. Nah, pertanyaannya, jika petani dianggap sebagai tulang punggung negara mulai terkikis, apa yang akan terjadi dengan kedaulatan pangan?.

*)Penulis adalah Alumni PMII dan IT PKH Kota Mojokerto 

BERITA LAINNYA