Kiai Achyat Chalimy Dalam Perjalanan Karir di Partai NU

Oleh: Ayuhanafiq

SPANDUK berbahan kain itu terpasang di tepi Jalan Raya Desa Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Tertulis dengan jelas pemberitahuan hari pemungutan suara pada tanggal 15 Desember 1955.

Waktu yang ditetapkan untuk memilih anggota Dewan Konstituante dalam Pemilu 1955. Kiai Achyat Chalimy berhasil menjadi anggota Konstituante tersebut. Spanduk tersebut dipasang oleh Djawatan Penerangan, Kabupaten Mojokerto.

Barang yang sama terpasang pada berbagai tempat untuk memberi tahu rakyat agar datang menggunakan hak pilihnya di TPS yang ditentukan. Pemilihan anggota Konstituante itu sendiri merupakan pemilu lanjutan setelah sebelumnya dilakukan untuk memilih anggota legislatif pada tanggal 29 September di tahun yang sama.

Diketahui, hasil pemungutan suara untuk DRR di Kabupaten Mojokerto dimenangkan oleh Partai NU (Nahdlatul Ulama) yang unggul tipis dari PNI. Disusul kemudian PKI yang memperoleh suara terbanyak ke-tiga dan Partai Masyumi pada peringkat bawahnya.

Sementara, pada Pemilihan Anggota Konstituante, Kyiai Achyat Chalimy yang mewakili Partai NU menjadi satu-satunya wakil dari Mojokerto yang terpilih. Dewan Konstituante merupakan lembaga yang dibentuk untuk membuat Konstitusi negara.

Menurut Presiden Soekarno, Konstituante hanya akan dipilih untuk sekali itu saja. Tugasnya merancang UUD yang akan menggantikan UUD Sementara 1950. Keberadaannya dipandang perlu, sebab Konstitusi lama dibuat dalam kondisi darurat.

Konstituante itulah yang dianggap sebagai representasi rakyat dalam merumuskan konstitusi yang lebih baik dalam suasana merdeka. Tetapi, terdapat pandangan miring atas anggota Konstituante terpilih itu.

Mereka dianggap sebagai politisi kelas dua karena para politis terbaik sudah duduk menjadi anggota DPR yang dipilih terlebih dulu. Partai politik lebih suka menempatkan kader terbaiknya dalam susunan anggota DPR dibandingkan dengan Konstituante.

Secara keseluruhan, anggota Konstituante terpilih ditetapkan pada bulan Maret 1956. Penetapannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang diketuai oleh S. Hadikusumo. Pada tanggal 26 Maret 1956 semua anggota Parlemen dilantik untuk mulai bekerja.

Sejarah kemudian mencatat bahwa pekerjaan membuat Konstitusi baru itu tidak kunjung selesai. Komposisi anggota Konstituante yang tidak menghasilkan pemenang mayoritas menyulitkan dalam mengambil keputusan.

Setelah empat tahun bekerja, Konstituante tidak berhasil memutuskan UUD seperti yang direncanakan. Beberapa kali dilakukan voting untuk mengatasi kebuntuan. Sayangnya, voting itu tidak berhasil menyelesaikan masalah.

Melihat situasi yang berlarut-larut, Presiden Soekarno kemudian melakukan intervensi dengan mengeluarkan Dekrit Presiden. Dekrit yang isinya membubarkan dewan Konstituante itu dikeluarkan tanggal 5 Juli 1959. Selain itu, dekrit itu juga memutuskan berlakunya kembali UUD 1945 yang dibuat oleh PPKI yang dibentuk oleh Jepang.

Bagaimana dengan Kiai Achyat? Rupanya pengalaman menjadi anggota Konstituante membuat Ketua NU Mojokerto itu jera. Kiai Achyat memutuskan untuk mendirikan pesantren dan meninggalkan hingar bingarnya pentas politik nasional. (*)

*)Penulis adalah Ketua KPU dan Sejarawan Kabupaten Mojokerto

BERITA LAINNYA